HMI Bogor minta Badko jabagbar dorong kader jabagbar jadi ketua PB HMI

HMI badko jabagbar akan mengadakan RAPIMCAB di kawasan puncak, dengan mengusung tema penguatan perkaderan, seperti di terima dalam undangannya HMI cabang bogor yang akan menjadi delegasi adalah ketua umum HMI cabang bogor. Saat di wawancara LAPMI cabang bogor, ketua HMI cabang bogor menyatakan akan membawa misi PB HMI dalam diskusi para pimpinan cabang sejabagbar, "kita hari ini HMI MPO kehilangan eksisitensi, di tatanan nasional orang tak memperhitungkan HMI MPO, sehingga bergain posisi HMI MPO di pertanyakan. lihat saja PB hari ini yang di isi oleh kader HMI yang belum saatnya mencicipi PB, dari mereka yang baru mengikuti LK 2 belum cukup untuk menduduki PB HMI, kita menyampaikan kedepan dalam kongres HMI MPO karakteristik seorang ketua PB HMI haruslah mereka yang sudah lulus LK 3, jika tidak maka HMI MPO tak akan pernah bisa di lihat dari sisi perkaderan dan perjuangannya, jika kader yang mengisi PB HMI adalah mereka lulusan LK 2 maka wajar sajalah jika HMI MPO di nasional tak pernah di lirik sebagai organisasi mahasiswa yang besar dan punya taring, padahal isu kerakyatan hari ini begitu sensitif, lihat saja rakyat hari ini meringkik kesakitan kelaparan berteriak karena semabako naik, harga BBM naik, pangan susah, dimanakah HMI MPO saat ini, maka sangatlah wajar jika hari ini cabang seindonesia menilai pesimis pada PB HMI akan sebuah tujuan mulia HMI.

sementara itu sekum HMI cabang bogor menegaskan jika HMI jabagbar ingin berperan serta dalam perbaikan HMI kedepan maka kader dari jabagbar harus mau merebut pucuk pimpinan PB HMI . masih ada waktu untuk mempersiapkan diri bagi kader jabagbar, langkah awal adalah badko harus mampu menggenjot LK ,  SC dan LK 3. jika hari ini tidak ada kader jabagbar yang LK 3 maka jangan harap memperbaiki PB HMI saya kira kriteria pimpinan PB HMI adalah LK 3 itu adalah harga mati. tidak ada tawar menawar. jangan hanya sisi politis tapi kualitas ketua umum PB HMI di pertaruhkan jika tidak LK 3, selain itu hari ini HMI MPO tidak memiliki kepekaan secara nasional, saya kira ketika cabang-cabang meneriakan isu kerakyatan di tingkatan daerah maka arah kebijakan PB setidaknya meminta cabang seindonesia ikut andil dalam isu nasioanl, kita dari cabang bogor sangat menyayangkan itu.

perlu di ketahui bahwa RAPIMCAB HMI jabagbar akan diadakan di puncak bogor pada hari sabtu malam tanggal 25 april 2015.

(Lapmi)

HMI mpo tuntut jokowi/jk mundur

Bogor..HMI cabang bogor kembali gelar aksi solidaritas, Kali ini puluhan mahasiswa yang tergabung dalam HMI mpo cabang bogor menyikapi pemerintahan pusat. Mereka menyerukan agar jokowi/jk mundur jia tidak sanggup menjadikan indonesia sejahtera. 

Dalam orasinya mereka menuntut agar supremasi hukum tidak di permainkan, jadikan swasembada pangan. Nasionalisasi aset negara, hilangkan kartu sehat, kembalikan subsidi BBM dan resuhfle menteri yang tak becus bekerja. Jika dalam waktu dekat jokowi/jk tidak bisa memperbbaiki maka mundur saja.demikian saat diwawancara cia-bogor. 

 (lapmi)

Jelang pleno 2 Cabang HMI gelar konsolidasi komisariat

Bogor.Konsolidasi komisariat bogor barat yang dilakukan oleh hmi cabang bogor yang bertempat dikampus STAI Laa Roiba. Dihadiri oleh 2 komidatiat yakni STKIP dan STAI Laa Roiba. Hadir pula ketua umum HMI mpo cabang bogor kanda asep kurnia dan sekum serta kabid dan staf pengurus PKPAO dan INBUD cabang. Dalam sambutannya ketua umum HMI menekankan bahwa keberadaan HMi di kampus harus mampu mewarnai dinamika yang ada Jangan sampai ada dan tidak nya HMI sama aja. Demikian penekanan yang disampaikan ketua umum. Sementara itu ketua komisariat Laa Roiba meminta pendampingan dari cabang kurang maksimal.sehingga beberapa kafer memilih stagnasi. Beberapa kader HMI laaroiba juga menyoroti kondisi intrlektusl kader HMI agar bisa menjadi evaluasi. Peningkatan SDM dari sisi intelektualitas adalah inti dari solusi yang harus di perbaharui. (lapmi)

Kartini

Ditanggal 21 April 2015 ini kita diingatkan kembali akan perjuangan seorang wanita yang menuntut haknya. Hak mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan kenyamanan di lingkungannya, dan hak-hak yang sama yang di peroleh oleh para kaum laki-laki. Ingatlah para kaum wanita kita sudah terbebas dari jeratan dan kekangan itu. Kita sekarang bebas mendapatkan pendidikan sampai kapan pun dimana pun. Jangan kau sia-siakan kebebasan itu para kaum wanita gunakanlah kebebasan itu dengan sebaik-baiknya. Dan jangan lupakan pula kewajibanmu para wanita. Keep Spirit Sholeha !!!!

Kasus DBMP Bogor lambat, Masyarakat ajukan Petisi

Bogor, Suasana panas kini semakin dirasakan di kabupaten bogor, bukan saja karena lingkungan kawasan hijau mulai berkurang, atau maraknya villa di kawasan puncak, bukan pula oleh maraknya tambang pasir di kawasan parung, suhu panas justru terjadi dari kantor pemda bogor yang bercentral di cibinong, setelah senelumnya Nurhayanti dinyatakan sah menjadi buoati bogor yang baru karena Rahmat yasin menjadi tersangka dalam kasus korupsi, kini suhu kembali memanas menjelang pemilihan wakil bupati bogor yang akan mendamoingi Nurhayanti yang sebelumnya juga menjadi wakil dari Rahmat Yasin.

Memansnya suhu politis di kabupaten bogor juga dipanaskan dengan terkuaknya kasus Korupsi dinas binamarga dan pengairan yang menjerat kepala bidang pemeliharaan CG yang sampai saat ini mondar-mandir Polda Jabar, kabar terakhir dari hasil BAP yang dilakukan Polda jabar kepad CG yang di indikasikan terbelit kasus TPPU menyeret beberapa nama penting dari kalangan elite politik kabupaten bogor. di lain tempat kalangan masyarakat dan mahasiswa yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Bogor Menggugat (KOMBET) yang terdiri dari HMI-MPO, LENTERA, JMMBB, PMBR melakukan unjuk rasa di kantor DBMP menyikapi kasus DBMP yang di duga merugikan negara 19 M. Menurut ketua HMI-MPO asep kurnia menyatakan bahwa integritas dan imoral yang di miliki SKPD Kabupaten Bogor sangat buruk, makanya kami meminta Bupati segera lakukan Rotasi SKPD dengan mengacu pada prosedur rotasi serta melihat unsur profesionalisme, karena salahsatu indikator untuk mencegah korupsi serta memajukan kabupaten bisa kita lihat dari SKPD yang menduduki jabatan strategis, maka kami minta lihat integritas, moralitas serta profesionalisme harus di kedepankan, bukan mengedepankan Nepotisme atau titipan, selain itu Ketua LENTERA Heru Jauharudin menyikapi " Kasus DBMP yang kembali terjadi untuk kedua kalinya merupakan bukti bahwa SDM dari SKPD yang di miliki Kabupaten Bogor masih rendah, jika keledai saja tidak mau jatuh untuk kedua kalinya untuk lubang yang sama maka DBMP harusnya tahu betul bahwa Korupsi adalah musuh bersama yang tak boleh terjadi lagi untuk kedua kalinya dalam kasus yang sama. kami minta Polda jabar segera menetapkan Tersanga dalam kasus ini kami meyakini 19 M uang yang di bayarkan masyarakat bogor tidak mungkin di makan satu orang, pasti uang itu mengalir kemana-mana, dan kami berharap jika memang ada aliran yang mengalir ke SKPD dari Dinas lain ataupun orang-orang elite politik yang memakan uang dari pemeliharaan jalan 19 M ini maka mereka harus juga di tetapkan jadi tersangka dan di jebloskan dalam penjara, jangan sampai penegak hukum tebang pilih, yang kami khawatirkan saat ini justru penegak hukum tidak berani, jangan sampai di skenariokan jadi tersangka utama, kami juga minta kepada CG untuk berani membuka kepada siapa saja uang itu di alirkan, dan bodoh sekali jika CG mau jadi tersangka utama jika yang lain tidak ikut bersama merasakan di penjara"

di lain kesempatan ketua JMMBB dan PMBR memberikan penrnyataan yang sama atas kasus DBMP, intinya kita minta kasus ini cepat di tindak dan Polda secepatnya menetapkan tersangka, kemudian Bupati melakukan Rotasi. Dalam beberapa hari ini kami akan melayangkan Petisi dan surat kepada Polda jabar, Mabespolri serta KPK untuk sama-sama sebagai penegak hukum agar kasus ini di awasi.

(Lapmi)