Kasus DBMP Bogor lambat, Masyarakat ajukan Petisi

Bogor, Suasana panas kini semakin dirasakan di kabupaten bogor, bukan saja karena lingkungan kawasan hijau mulai berkurang, atau maraknya villa di kawasan puncak, bukan pula oleh maraknya tambang pasir di kawasan parung, suhu panas justru terjadi dari kantor pemda bogor yang bercentral di cibinong, setelah senelumnya Nurhayanti dinyatakan sah menjadi buoati bogor yang baru karena Rahmat yasin menjadi tersangka dalam kasus korupsi, kini suhu kembali memanas menjelang pemilihan wakil bupati bogor yang akan mendamoingi Nurhayanti yang sebelumnya juga menjadi wakil dari Rahmat Yasin.

Memansnya suhu politis di kabupaten bogor juga dipanaskan dengan terkuaknya kasus Korupsi dinas binamarga dan pengairan yang menjerat kepala bidang pemeliharaan CG yang sampai saat ini mondar-mandir Polda Jabar, kabar terakhir dari hasil BAP yang dilakukan Polda jabar kepad CG yang di indikasikan terbelit kasus TPPU menyeret beberapa nama penting dari kalangan elite politik kabupaten bogor. di lain tempat kalangan masyarakat dan mahasiswa yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Bogor Menggugat (KOMBET) yang terdiri dari HMI-MPO, LENTERA, JMMBB, PMBR melakukan unjuk rasa di kantor DBMP menyikapi kasus DBMP yang di duga merugikan negara 19 M. Menurut ketua HMI-MPO asep kurnia menyatakan bahwa integritas dan imoral yang di miliki SKPD Kabupaten Bogor sangat buruk, makanya kami meminta Bupati segera lakukan Rotasi SKPD dengan mengacu pada prosedur rotasi serta melihat unsur profesionalisme, karena salahsatu indikator untuk mencegah korupsi serta memajukan kabupaten bisa kita lihat dari SKPD yang menduduki jabatan strategis, maka kami minta lihat integritas, moralitas serta profesionalisme harus di kedepankan, bukan mengedepankan Nepotisme atau titipan, selain itu Ketua LENTERA Heru Jauharudin menyikapi " Kasus DBMP yang kembali terjadi untuk kedua kalinya merupakan bukti bahwa SDM dari SKPD yang di miliki Kabupaten Bogor masih rendah, jika keledai saja tidak mau jatuh untuk kedua kalinya untuk lubang yang sama maka DBMP harusnya tahu betul bahwa Korupsi adalah musuh bersama yang tak boleh terjadi lagi untuk kedua kalinya dalam kasus yang sama. kami minta Polda jabar segera menetapkan Tersanga dalam kasus ini kami meyakini 19 M uang yang di bayarkan masyarakat bogor tidak mungkin di makan satu orang, pasti uang itu mengalir kemana-mana, dan kami berharap jika memang ada aliran yang mengalir ke SKPD dari Dinas lain ataupun orang-orang elite politik yang memakan uang dari pemeliharaan jalan 19 M ini maka mereka harus juga di tetapkan jadi tersangka dan di jebloskan dalam penjara, jangan sampai penegak hukum tebang pilih, yang kami khawatirkan saat ini justru penegak hukum tidak berani, jangan sampai di skenariokan jadi tersangka utama, kami juga minta kepada CG untuk berani membuka kepada siapa saja uang itu di alirkan, dan bodoh sekali jika CG mau jadi tersangka utama jika yang lain tidak ikut bersama merasakan di penjara"

di lain kesempatan ketua JMMBB dan PMBR memberikan penrnyataan yang sama atas kasus DBMP, intinya kita minta kasus ini cepat di tindak dan Polda secepatnya menetapkan tersangka, kemudian Bupati melakukan Rotasi. Dalam beberapa hari ini kami akan melayangkan Petisi dan surat kepada Polda jabar, Mabespolri serta KPK untuk sama-sama sebagai penegak hukum agar kasus ini di awasi.

(Lapmi)